Provinsi Riau dikenal sebagai salah satu provinsi paling kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Namun, ditilik dari sumber mata pencaharian hidup penduduknya terdapat tiga strata, yang menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan, yaitu strata ekonomi modern (industri minyak, kehutanan, dan perkebunan), strata ekonomi desa (komoditas tradisional karet dan perikanan), dan strata ekonomi masyarakat terasing (suku Sakai, Talang Mamak, Akit, Bonai, suku Laut, dan lain-lain). Pada masa sebelum implementasi kebijakan otonomi daerah, seorang ahli ekonomi menggambarkan Riau sebagai wilayah dimana masyarakatnya sedang berada dalam keadaan “turbulensi”, yaitu berlangsungnya berbagai macam perubahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mencakup modernisasi, komersialisasi, dan “globalisasi” (Mubyarto, 1992).
Kini, pada era otonomi daerah Riau tetap dinilai sebagai salah satu provinsi kaya di Indonesia. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam di satu sisi, dan kekuasaan yang besar yang digenggam oleh para “penguasa daerah” di sisi lain, dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kalangan elit dan masyarakat Riau untuk mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat yang semakin meningkat dan merata. Paling tidak ada tiga tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Riau untuk mewujudkan visi pembangunan daerahnya, yaitu : tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas SDM, dan keterbatasan infrastruktur.
Berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Riau adalah 1.008.144 jiwa (22,19 persen), tersebar di 9 kabupaten dan 2 kota, dengan proporsi paling rendah di Kota Pekanbaru (10,91 persen, sama dengan 76.841 jiwa), sedangkan tertinggi di Kabupaten Indragiri Hilir (31, 95 persen, sama dengan 199.497 jiwa). Dari segi kualitas sumber daya manusia, di Riau pada tahun 2005 masih terdapat penduduk buta aksara (usia 10-45 tahun) sejumlah 150.364 jiwa. Dari sisi pembangunan infrastruktur, problem yang dihadapi pemerintah provinsi Riau antara lain ialah belum mampu membuka keterisolasian wilayah, terutama wilayah kantong-kantong kemiskinan serta yang memiliki potensi sumber daya alam yang belum diolah. Selain itu, tingkat kerusakan jalan tergolong tinggi akibat beban lalu lintas yang berlebihan (overloading).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar