WUJUD MIMPI DAN KEIKHLASAN IBU SUDARSIH (Kunjungan Walikota Pekanbaru Atas Gotong Royong dan Peresmian Posyandu Melati PNPM Mandiri Perkotaan)

Pemerintah Kota Pekanbaru bersinergi dengan PNPM Mandiri Perkotaan menggalakan lagi kegiatan masyarakat yang sudah mulai memudar seiring dengan perubahan Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota metropolis dan perubahan sikap prilaku masyarakat yang cenderung individualistis.

Hal ini disadari penuh oleh Walikota Pekanbaru (Bapak Drs. Herman Abdulah, MM) dalam beberapa sambutannya atas kunjungan gotong royong PNPM Mandiri Perkotaan mengatakan “Saat yang tepat kita menggalakan kembali budaya gotong royong, dengan gotong royong sangat bagus sekali menggugah peranan masyarakat terhadap pembangunan dan ini sangat membantu pemerintah kota dalam membangun Kota Pekanbaru, satu sisi akan menggugah pula swadaya masayarakat yang akan berdampak memiliki atas apa yang telah dibangun”.

Tanggal 23 Mei 2010 Walikota Pekanbaru mengadakan kegiatan kunjungan atas kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan oleh rombongan walikota setiap akhir pekan dan hari minggu lalu berkunjung ke Kelurahan Lembah Damai, Limbungan Baru dan Meranti Pandak. Pada kunjungan di Kelurahan Lembah Damai Walikota meresmikan Posyandu Melati yang berada di RT.01/RW.04 yang dibiayai BLM PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp.66.250.000 yang terdiri PNPM Mandiri Perkotaan Rp.36.250.000 dan Swadaya Rp.30.000.000.

Menurut Pengurus UPL LKM Lembayung Perkasa Bapak Sunardi : Posyandu Melati merupakan prioritas pembangunan di Kelurahan Lembah Damai berdasarkan usulan-usulan masyarakat khususnya warga RT.01/RW.04 melalui siklus PNPM Mandiri Perkotaan. Menurut penuturannya pula, prioritas ini diambil mengingat RT.01/RW.04 merupakan salah satu lingkungan di daerah perbatasan dan jarang sekali mendapatkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berjarak 10 km dari kantor Kelurahan Lembah Damai. Sebelum dibangun posyandu ini merupakan lahan perkebunan milik Ibu Sudarsih yang dihibahkan beliau untuk kepentingan masyarakat umum seluas 20m x 40m. Desain posyandu ini kedepan tidak hanya untuk kepentingan kesehatan tetapi juga bagi kepentingan aktivitas masyarakat keseluruhan seperti pertemuan warga.

Hal ini membuktikan apa yang ditangkap dan diterjemaahkan oleh Walikota Pekanbaru, bahwa dengan gotong royong, apapun yang diinginkan dan dan dibutuhkan akan terwujud dan merupakan satu kebanggan tersendiri baik masyarakat maupun pemerintah kota.

DUKUNG PENUH PEMDA BENGKALIS DALAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN (Sebuah Klarifikasi Atas Publikasi Tim Pengendali PNPM Mandiri)

PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bengkalis masuk dari tahun 2006 dengan lokasi 8 kel/desa dan di tahun 2009 s/d 2010 wilayah sasaran lokasi sebanyak 15 kel/desa dengan status Lokasi Baru 2009, dan sejak tahun 2006 s/d 2010 telah terbentuk 23 BKM/LKM.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis respon dan sangat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan melalui Dana Daerah Untuk Bersama (DDUB), BOP dan dukungan teknis lainnya yang teralokasi di APBD setiap tahunnya. Hal ini mengklarifikasi pemberiataan yang dimuat di Koran Riau Pos tanggal 10 Mei 2010 dengan topik “25 KABUPATEN/KOTA TIDAK MENDUKUNG PELAKSANAAN PNPM MANDIRI 2009, Rp.108 MILIAR DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DARI APBD TIDAK TERSEDIA UNTUK DIMANFAATKAN MASYARAKAT” dan salah satu dari 25 kab/kota tersebut adalah Kabupaten Bengkalis.

Realisasi kegaiatan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya di Tahun 2009 pada Lokasi Baru 2009 yang tersebar di 15 Kel/desa di Kecamatan Mandau telah menyerap BLM Rp.2.940.000.000 terdiri alokasi PHLN Rp.1.470.000.000 dan DDUB Rp.1.470.000.000 dengan prosentasi fiskal 50%. Untuk Tahun 2010 Pemda telah mengalokasikan DDUB sebesar Rp.840.000.000 pada APBD TA.2010 yang dalam proses penyerapan oleh 15 LKM.

Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap program dan rencananya kedepan Pemda akan mengajukan penambahan lokasi sasaran kepada Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum sebanyak 20 kel/desa di Kecamatan Bengkalis.

ANGGARAN PENGENTASAN KEMISKINAN RIAU 2010

Tahun 2010 anggaran pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau pagu anggaran hanya Rp 639 miliar berdasarkan hasil Musrenbang TA.2010. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan program prioritas pembangunan lainnya seperti pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp 1,8 triliun atau peningkatan SDM yang memiliki pagu tertinggi hingga Rp 2,7 triliun. "Disini anggaran untuk sektor kesejahteraan pengentasan kemiskinan agak rendah, yaitu Rp 630 miliar. Saya jadi bertanya-tanya apakah sektor SKPD/badan yang memiliki fungsi kesejahteraan tidak punya kegiatan. Atau tidak melihat situasi sebenarnya," menurut Wakil Gubernur Riau Mambang Mit.

Berdasarkan laporan Kepala Bappeda Riau, Musrenbang yang dilaksankan selama tiga hari ini, pagu anggaran pengentasan kemiskinan menempati urutan ketiga dari empat prioritas pembangunan. Padahal program yang dilaksanakan untuk masyarakat miskin ini mencapai sembilan program. Mulai dari pengembangan budidaya perikanan, peternakan hingga pengembangan perdagangan dan industri. Urutan pertama yang digunakan untuk peningkatan SDM memiliki 11 program yang didalamnya termasuk wajib belajar, pendidikan hingga pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit. Sementara untuk program pembangunan infrastruktur terdiri dari 10 program. Sedangkan program penunjang lainnya yang terdiri dari perencanaan, pengawasan hingga komunikasi dan informasi membutuhkan pagu sekitar Rp 630 miliar.

Sumber : Tribune News