Menindaklanjuti Kegiatan Hari SIM Nasional yang diresmikan pada tanggal 13 April 2010 oleh Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, bertempat di KMP Jakarta, Satker PBL Provinsi dan KMW OC1 Riau telah mengadakan Teleconfrence pada tanggal 11 Mei 2010 bertempat di Kantor KMW yang dihadiri oleh Satker SNVT PBL Provinsi Riau, Team Leader dan Tenaga Ahli KMW.
Dalam sambutannya Team Leader KMW (Bapak Anang Fahmi Luqmawan Putra, S.Sos,MM) “Kegiatan Teleconfrence ini merupakan hal rutin dan merupakan pengendalian SNVT dan KMW terkait dengan Hari Pengendalian SIM yang telah diresmikan oleh Bapak Direktur PBL merupakan satu-satunya kegiatan Teleconfrence secara mandiri dengan sasaran acak yang dilaksanakan pada setiap tanggal 9 setiap bulannya”.
Sedangkan menurut Satker SNVT PBL Provinsi Riau (Bapak Budi Hartono, ST) “Kegiatan Teleconfrence merupakan bagian Teknis Pembinaan dan Komunikasi terhadap Tim Fasilitator dalam pengembangan kapasitas dalam memfasilitasi masyarakat”.
Tujuan dari Kegiatan Teleconfrence ini :
- Pengendalian arus SIM secara detail mencari faktor penghambatnya;
- Mengendalikan deviasi Kurva S dan menyusun strategi tindaklanjut;
- Penyelarasan semua aplikasi (tridaya) berorientasi capaian lapangan dan merespon feed back dalam pengembangan kebijakan operasional.
Dari kegiatan Teleconfrence dihasilkan Rencana Kerja Tindak Lanjut sebagai kesepakatan Satker SNVT dan KMW Riau sebagai berikut :
- KMW perlu menyusun formula / strategi operasional pembinaan faskel kepada pelaku & masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban BLM
- Diperlukan strategi pengendalian SIM dengan mengidentifikasi kendala-kendala, penyebab permasalahan, langkah/tindakan penanganannya.
- Strategi penanganan PPM perlu disikapi secara positif sebagai pemahaman / perubahan sikap & prilaku masyarakat dengan melaporkan secara administratif melalui aplikasi
- Kendala-kendala pengiriman data perlu ditangani secara sistematis dan menjadi peningkatan kinerja
Hasil dari Kegiatan Teleconfrence ini merupakan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan kedepan dan uji petik terpadu, serta akan melibatkan koresponden BKM untuk memperluas cakupan dalam memperoleh data yang lebih akurat.
