KESULTANAN SIAK (PROVINSI RIAU)

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan di angkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 ? 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Dan oleh bangsa Eropa menyebutnya sebagai The Sun Palace From East (Istana Matahari Timur).

Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Sultan As-Sayyidi Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin II atau Sultan Syarif Kasim II (lahir di Siak Sri Indrapura, Riau, 1 Desember 1893) adalah sultan ke-12 Kesultanan Siak. Dia dinobatkan sebagai sultan pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hasyim.

Riau di bawah Kesultanan Siak pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Kasim Sani (Sani=dua). Ketika Jepang kalah, ikatan Hindia Belanda lepas, Sultan Syarif Kashim menghadapi 3 pilihan: berdiri sendiri sperti dulu?, bergabung dg Belanda? atau bergabung dg Republik? Sultan sebagai sosok yg wara' dan keramat melakukan istikharah. Saya kuat menduga Allah memberitahu SSK agar bergabung dg Republik karena kekayaan Riau yg sangat berlimpah dan berlebihan kalau sekedar dikuasai sendiri.Maka Sultan menentukan pilihan bergabung dg Rep. Mendukung NKRI. BERGABUNG, bukan menyerahkan diri.

Sultan menurunkan modal 13 juta Golden (3x nilai kompleks gedung Sate, Bandung), bersama2 dg para komisaris lainnya di PT. NKRI (Deli, Asahan Siak, Yogya, Solo, Kutai kartanegara, Pontianak, Ternate, Tidore, Bali, Sumbawa-daerah-daerah yg termasuk Zelfbestuuren-berpemerintahan sediri pd jaman pendudukan Belanda di nusantara).

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden.

Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu.

Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

www.skyscrapercity.com

MAKNA KEBERSAMAAN MELALUI BUDAYA MELAYU

Bangsa yang tinggi adalah bangsa yang bisa menjunjung tinggi-tinggi budayanya, berkaca dari sejarah masa lalu dari pejuang-pejuang dan Founding Father bangsa ini dalam mempertahankan Bangsa Indonesia “Mereka berjuang dengan sungguh hati rela nyawa & harta dengan bentuk budaya yang mengakar di masyarakat waktu itu”. Sebagai contoh Rakyat Aceh dengan sukarela menyumbangkan hartanya demi sebuah Pesawat terbang Pertama yang dipunyai Indonesia berakar dari sebuah kebersamaan “Gotong Royong” yang telah mengakar dari Kultur Masyarakat Aceh dan masih banyak lagi cerita-cerita heroic yang semuanya berawal dari budaya.

Bagaimana dengan Kontribusi Masyarakat Melayu yang menjadi bagian Integritas Bangsa Indonesia dengan Budaya Melayu yang sangat kental ini (Soewardi MS) :

Dalam sistem sosial masyarakat melayu mengenal sistem kekerabatan yang diatur oleh ketentuan adat. Sistem kekerabatan itu dapat diklasifikasikan: Melayu kepulauan, Melayu Pesisir, dan daratan. Adatnya dikenal adat raja-raja (Ketemanggungan) dan adat datuk-datuk, bersuku-suku (Adat Perpatih), dan menganut garis keturunan patrilinal dan matrilinal. Ketentuan adat telah melahirkan suatu masyarakat yang tertib, aman dan damai. Masyarakatnya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Masyarakatnya mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Dalam masyarakat diambil keputusan seperti ungkapan bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Sopan santun menurut budi bahasa, mereka yang suka merendah-rendah, mengutamakan harkat dan martabat, marwah, dsb.

Menurut Stephanus Djawanai (2002) bahwa bahasa Melayu digunakan secara cukup luas sebagai lingua franca demi niaga dan perdagangan dan bahkan demi syiar agama (dari Pasari, ke Minangkabau, ke Jawa, ke Sulawesi, Halmahera, kepala burung Papua), dan pada masa awal kemerdekaan menjadi alat pemersatu dan pembentuk kesadaran berbangsa, maka setelah proklamasi ia dijelmakan, ditransformasikan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa kebangsaan dan alat perekat kebangsan Indonesia, dan telah dapat membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa modern.

Kenyataan pula bahwa penulis bahasa dan sastra Melayu, dan khususnya Melayu Riau yaitu Raja Ali Haji telah berucap dalam karya terkenalnya Gurindam XII pasal ke lima bahwa :

“jika hendak mengenal orang yang berbangsa

lihat kepada budi dan bahasa

Singkatnya budi bahasa menunjukkan bangsa

Pada sisi lain bahwa kebudayaan pada intinya berakar pada sistem nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakatnya”

Kebudayaan Melayu memiliki berbagai nilai-nilai seperti nilai keterbukaan, kemajemukan, persebatian, tenggang rasa, kegotong-royongan, senasib-sepenanggungan, malu, bertanggung jawab, adil dan benar, berani dan tabah, arif dan bijaksana, musyawarah dan mufakat, memanfaatkan waktu, berpandangan jauh ke depan, rajin dan tekun, nilai amanah, ilmu pengetahuan, Takwa kepada Tuhan, dll.

Dari nilai-nilai itu dapat dibuktikan bahwa budaya Melayu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kondisi ini terlihat pula telah terjalin hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara berbagai etnik di Indonesia/ Nusantara yang memperkuat satu sama lain, seperti abad 10 M telah terjalin perkawinan antara Melayu dengan Mataram. Pada abad 13 M telah pula terjadi pernikahan antara putri Melayu dengan bangsawan Singosari dan perkawinan itu melahirkan seorang pemimpin Majapahit dan seterusnya menjadi raja Minangkabau yaitu Adityawarman.

Dari kenyataan itu dapat pula disaksikan potensi budaya Melayu yang cukup besar guna memperkuat persatuan dan kesatuan (integrasi) bangsa Indonesia. Apabila potensi itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, maka gejala-gejala disintegrasi yang mengkhawatirkan pada akhir-akhir ini tentu dapat diredam dan sekurang-kurangnya dapat diminimalkan.

Untuk itu sudah saatnya dan memang saatnya kita berbangga hati dengan prestasi dan kebanggan Budaya Melayu yang memberi khasanah dan pencitraan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan sudah saatnya pula kita bisa memaknai keberadaan budaya melayu menjadi spirit kita semua tidak hanya Masyarakat Riau tapi masyarakat Indonesia umumnya “SAKTI BANGSA PADA BUDAYA” di “BUMI LANCANG KUNING”

http://wisatadanbudaya.blogspot.com

BANTEK P2KP SNVT PBL PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI DAN KABUPATEN BENGKALIS, ASISTEN II DUMAI MEMBUKA KEGIATAN TERSEBUT

Bertempat di Ball room utama Hotel Comfort Dumai Kamis 22 April 2010 diadakan Bantuan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan tahun 2010 untuk wilayah kota Dumai dan Bengkalis . Acara ini diprakarsai oleh Pejabat Pembuat Komitmen Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Satuan Non Vertikal Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Riau dan dihadiri oleh +100 orang peserta yang terdiri dari unsur Camat, Lurah, PJOK, BKM, Bappeda, Satker PIP serta Fasilitator yang ada di Dumai dan Bengkalis. Acara di buka langsung oleh Asisten II Kota Dumai Drs. Syukriharto, SE, MSi, dalam sambutannya beliau menyampaikan : “Program PNPM Mandiri Perkotaan seyogyanya focus pada pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Bottom up. Idealnya penggunaan pendekatan Bottom Up pada Program Pemberdayaan dimaksudkan agar program dapat dirancang dan dikelola dari bawah sehingga program tersebut benar-benar tumbuh dari keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat dan mengharapkan untuk Kota Dumai sendiri program PNPM Mandiri perkotaan agar menerapkan system 3T, Terencana, Terukur, dan Terpadu, selaras dengan itu Pemerintah Kota Dumai telah melakukan veririfikasi dan pendataan terhadap data miskin dan akan di update setiap tahun sebagai sumber penentuan benarnya data miskin melibatkan yang melibatkan pihak BPS Selaku perumus database dengan berkoordinasi bersama camat, lurah, kelompok masyarakat, bahkan ketua RT”.

Menurut ibu Nurhayati, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Provinsi Riau bahwa “Kegiatan Bantuan Teknis Program PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2010 ini dilakukan secara road show di 5 Kota/kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kuantan Senggigi, Kota Dumai, dan Pekanbaru.Tujuan diadakan kegiatan ini adalah Ini adalah untuk memberikan jawaban atas masukan Kota/Kabupaten yang selama ini mengeluh tentang koordinasi, sekarang sudah ada PPK P2KP yang khusus mengawal program dan memudahkan kedepan akan banyak koordinasi antara Provinsi dan Kota Kabupaten”.

Dari hasil Diskusi panel antara anggota BKM, Lurah, Satker PIP Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, Koordinator Kota 2 Riau, serta PPK Propinsi Riau didapat kesepakatan yang merupakan tindak lanjut atas kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kementrian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya Segera menerbitkan dasar hukum penetapan pagu BLM perkelurahan untuk tahun anggaran 2010
2. Penentuan besarnya pagu BLM berdasarkan kebutuhan lokasi sasaran bukan berdasarkan KK miskin dan jumlah penduduk
3. Untuk meningkatkan efektifitas program akan di tinjaklanjuti dengan kegiatan rapat kordinasi yang akan difasilitasi oleh tim koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan kota dumai dan kabupaten bengkalis yang akan melibatkaan instansi terkait program-program pemberdayaan dan pelaku program
4. Untuk acara selanjutnya diharapkan mengundang semua dinas di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis agar semua dinas dapat memahami program dan dapat saling membantu
5. Diharapkan pihak kelurahan lebih pro aktif dalam monitoring, pengawasan, pendampingan serta mendukung pelaksanaan kegiatan
6. Pelatihan yang dikelola oleh unit pengelola sosial diarahkan untuk membangun motifasi, mengasah keterampilan untuk berwira usaha
7. Diharapkan peran aktifnya dari semua stakehoulder program pemberdayaan tersebut.
8. Untuk Lokasi Batu teritip hendaknya mendapatkan tambahan bantuan dana bagi tim fasilitator, seperti Tambahan BOP Tim, dikarenakan Sulitnya lokasi tersebut.
9. Diharapkan pembentukan Forum Komunikasi antara BKM sekota Dumai dapat segera terbentuk
10. Perlunya diadakan sosialisasi lebih intensif lagi kemasyarakat terhadap kegiatan/program PNPM MP dengan melibatkan semua pihak.

Diakhir acara , kegiatan ini di tutup langsung oleh Kepala Satker PIP Kota Dumai, Bapak Wan Ramli, ST, MT. Beliau menyampaikan sesuai dengan UU Sistem Pembangunan Nasional tahun 2004 ada 3 pilar utama dalam pembangunan. Yaitu Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat. Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan secara tidak langsung telah memberikan kontribusi teramat besar bagi pembangunan bangsa.

(RUDI ROSYIDI, S.Ag - Korkot 2)

BANTEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN SNVT PBL PROVINSI RIAU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kegiatan Bantuan Teknis (Bantek) Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan merupakan agenda Satker SNVT PBL Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir, dimaksudkan untuk membantu pelaku-pelaku program khususnya Pemerintah Daerah dalam mendukung Program PNPM Mandiri Perkotaan dan merupakan koordinasi antara Provinsi dalam hal ini Satker SNVT PBL dengan Pemerintah Daerah dalam upaya sinergitas pelaku program dan media solusi atas permasalahan dalam pelaksanaanya.

Konsep Bantek untuk Tahun 2010 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana tahun sebelumnya kegiatan ini terkonsentrasi di Provinsi dengan mengundang seluruh pelaku dan Tahun 2010 dirubah konsep pelaksanaan difokuskan setiap Kota/Kabupaten yang ada PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan Bantek di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan tanggal 20 April 2010, kegiatan ini dihadiri oleh Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, BKM dan Tim Faskel Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam sambutannya Kepala Bappeda : “Kegiatan ini sangat bagus sekali dilaksanakan dalam upaya koordinasi intensif antara Provinsi dan Kota/Kabupaten khususnya Kabupaten Indragiri Hilir, yang selama ini kesulitan sekali berkoordinasi baik dengan Satker PBL Provinsi maupun dengan KMW yang kemaren masih berada di Jambi”. Sedangkan Satker SNVT PBL Provinsi yang diwakili PPK P2KP Provinsi Ibu Nurhayati, ST dalam sambutannya : “Ini adalah jawaban atas masukan Kota/Kabupaten yang selama ini mengeluh tentang koordinasi, sekarang sudah ada PPK P2KP yang khusus mengawal program dan memudahkan kedepan akan banyak koordinasi antara Provinsi dan Kota Kabupaten”.

Dalam kegiatan ini pula tertuang beberapa poin kesepakatan yang merupakan tindaklanjut atas kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya segera menerbitkan dasar hukum penetapan Pagu BLM Perkelurahan untuk Tahun Anggaran 2010;
2. Penentuan besarnya Pagu BLM berdasarkan kebutuhan lokasi sasaran bukan berdasarkan KK Miskin dan jumlah penduduk;
3. Sisa dana dalam DIPA 2009 diharapkan tidak mengurangi BLM 2010 dan tetap dimasukkan dalam DIPA Perubahan 2010;
4. Permohonan penambahan lokasi baru PNPM MP pada semua kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan pemda siap menyediakan DDUB sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Penambahan Fasilitator : Teknik, Ekonomi dan Sosial (mohon dipertimbangkan);
6. Menindaklanjuti kesiapan pengajuan dana PAKET Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Untuk meningkatkan efektifitas program akan ditindak lanjuti dengan kegiatan/rapat koordinasi yang akan difasilitasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Indragiri Hilir yang akan melibatkan instansi terkait program-program pemberdayaan dan pelaku program;
8. Forum Komunikasi BKM Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir akan menindaklanjuti peluang kemitraan BKM dengan dinas-dinas terkait;
9. Untuk acara selanjutnya diharapkan mengundang semua dinas di kabupaten agar semua dinas dapat memahami program dan dapat saling membantu;
10. Khusus Kelurahan Sungai Perak sangat membutukan sarana infrastruktur terutama jalan penghubung, sarana pendidikan/paud, posyandu agar kelurahan dapat lebih maju;
11. Diharapkan pihak kelurahan lebih pro aktif dalam monitoring, pengawasan, pendampingan serta mendukung pelaksanaan kegiatan;
12. Pelatihan yang dikelola oleh Unit Pengelola Sosial diarahkan untuk membangun motifasi, mengasah ketrampilan untuk berwira usaha;
13. Diharapkan peran aktifnya dari semua Stakeholder (Lurah, Camat, PJOK dan TKPKD Kabupaten Indragiri Hilir).

PELATIHAN UTAMA MASYARAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir memasuki Tahun ke-3 semenjak P2KP masuk Tahun 2006 di 10 Kelurahan di 2 Kecamatan dan lokasi dampingan berjalan sampai dengan Tahun 2009/2010 hanya 6 Kelurahan dan 4 Kelurahan masuk dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Seiring dengan berjalannya program di masyarakat, maka pelatihan masyarakat akan mengikuti jalannya siklus yang menjadi bagian dari peningkatan kapasitas pelaku program khususnya masyarakat sebagai pelaksana program di tingkat masyarakat.

Atas dasar kebutuhan sinergis program dan pelakunya, maka dilaksanakan kegiatan Pelatihan Utama Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi Kelurahan : Sungai Beringin, Tembilahan Kota, Pekan Arba, Sungai Perak, Seberang Tembilahan dan Tembilahan Hilir di Kecamatan Tembilahan. Kegiatan Pelatihan Utama dan OJT Utama bagi Relawan, BKM, UP-UP dan Lurah dibuka yang merupakan awal rangkaian kegiatan pelatihan masyarakat.

Dalam sambutannya Satker PIP Kabupaten Indragiri Hilir Bapak H. Syahrul Lazeym, ST : “Kegaiatan pelatihan ini merupakan satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mensukseskan PNPM Mandiri Perkotaan, untuk itu masyarakat diharapkan bisa mengikuti pelatihan ini dan menjadi bagian dari perbaikan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dan belum baik”. Dalam sambutan yang sama Perwakilan Bappeda : “PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir yang telah 4 tahun berjalan harus sudah mempunyai ciri dan identitas, sehingga semua orang mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selalu siap mendukung program ini berjalan”.

Kegiatan Pelatihan Utama ini dihadiri peserta Relawan, BKM, UP-UP dan Lurah sebanyak 25 orang/kelurahan dan juga dihadiri Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan serta BEM Universitas Islam Indragiri Hilir.

HARI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)

Menindaklanjuti Kegiatan Hari SIM Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2010, bertempat di KMP Jakarta, Matrik Kegiatan & Pelaku Hari SIM PNPM dimaksud adalah :

KEGIATAN DI TINGKAT PUSAT/KMP-PELAKU : SNVT PUSAT, TIM KMP (TL ; ALL USK)

1. Menyiapkan rekap data SIM terakhir yang dapat memberikan informasi (potret) terkini
2. Melakukan dialog (teleconference) dengan KMW dan bila diperlukan dengan Korkot untuk penggalian informasi yang lebih mendalam
3. Mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan dan kendala pengelolaan SIM termasuk manajemen data dan proses inputing SIM
4. Menganalisis adanya anomali data dan menggali penyebabnya
5. Merumuskan solusi dan penyelesaian masalah
6. Menyusun rekomendasi (bila diperlukan) baik terkait dengan target penyelesaian masalah maupun untuk keperluan evaluasi kinerja KMW

KEGIATAN DI TINGKAT PROPINSI/KMW-PELAKU : SNVT PBL PROPINSI DAN TL/TA KMW

1. KMW (TL/TA) melakukan kegiatan yang sama (1-6) diatas terhadap Korkot, sebelum tanggal 10
2. KMW mendorong keterlibatan SNVT PBL Propinsi dalam kegiatan Hari SIM PNPM, diskusi/ teleconference bersama maupun dalam perumusan rencana tindak dan rekomendasi yang diperlukan.
3. Menjadikan hasil-hasil kegiatan diatas sebagai informasi pembanding dalam pengukuran kinerja personil.

KEGIATAN DI TINGKAT KOTA/KABUPATEN/KORKOT-PELAKU : KORKOT, ASKOT, SENIOR FASKEL

1. Asmandat Korkot menyiapkan rekap/profil data terakhir.
2. Melakukan evaluasi kinerja data SIM bersama dengan seluruh Askot dan Senior Fasilitator, mencakup status data dan aliran data, validasi bersama, dan
3. Diskusi kendala dan hambatan serta identifikasi penyebabnya.

www.p2kp.org

BERANIKAH KITA.......SAATNYA BERANI MANDIRI......

Setiap orang memiliki ide untuk berkreasi namun hanya sedikit orang yang tertarik untuk terus melanjutkan sebagai seorang wirausahawan. Berikut ini beberapa paparan yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk berwirausaha :

1. Mengubah gaya hidup atau meninggalkan karir yang telah dirintis. Hal ini biasanya dipicu oleh keinginan untuk mengubah keadaan yang statis ataupun mengubah gaya hidupnya karena adanya suatu hal negative yang menimbulkan gangguan.
2. Adanya keinginan untuk membentuk usaha baru. Faktor yang mendukung keinginan ini antara lain adalah budaya juga dukungan dari lingkungan sebaya, keluarga, dan partner kerja. Dalam budaya Amerika dimana menjadi bos bagi diri sendiri lebih dihargai daripada bekerja dengan orang lain. Hal ini lebih memacu seseorang untuk lebih mengembangkan usaha daripada bekerja untuk orang lain. Selain itu, dukungan pemerintah juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Dukungan ini dapat terlihat melalui pembangunan infrastruktur, regulasi yang mendukung pembentukan usaha baru, stabilitas ekonomi dan kelancaran komunikasi. Faktor selanjutnya adalah pemahaman terhadap pasar. Tentu saja hal ini menjadi penting terutama dalam meluncurkan produk baru ke pasaran. Selanjutnya adalah peranan dari model yang akan mempengaruhi dan juga memotivasi seorang wirausahawan. Faktor yang terakhir adalah ketersediaan finansial yang akan menunjang usaha.

Peranan wirausaha tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan perkapita tapi juga memicu dan mundukung perubahan struktur masyarakat dan bisnis. Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan sebagai inovator. Pemerintah akan bergerak sebagi pelindung dalam memasarkan hasil teknologi dan kebutuhan sosial.

Disarikan dari Hisrich, R.D. dkk. 2005. Entrepreneurship. sixth edition.

New York: McGraw-Hill

KONTEKS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SEBAGAI INSPIRASI KELEMBAGAAN UPK

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “programmes extend small loans to very poor for sel-employment projects that generate income, alowing them to care for themselves and their family” (Kompas, 15 Maret 2005). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan, 2007) memiliki ciri utama, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat
2. Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia :

1. Saving ledd microfinance, yaitu pola keuangan mikro yang berbasis anggota (membership based). Dalam pola ini, pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro. Contohnya: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan Koperasi Simpan Pinjam.
2. Credit Ledd Microfinance, yaitu pola keuangan mikro yang sumber keuangannya bukan dari usaha mikro tetapi dari sumber lain. Contohnya: Badan Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pedesaan dan Grameen Bank.
3. Micro Banking, bank yang difungsikan untuk melayani keuangan mikro. Contohnya: BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Danamon Simpan Pinjam.
4. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat

Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (personal relationship), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (negotiable repayment). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di perdesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki asset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Karakter perdesaaan seperti itulah yang ditangkap dengan baik oleh pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga eksistensinya mudah diterima oleh masyarakat kecil. Tetapi kelemahan utama dari lembaga keuangan mikro, yakni tingkat bunga kredit yang sangat tinggi, harus diperbaiki sebab keberadaannya cenderung eksploitatif kepada masyarakat miskin. Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga, atau memperluas akses masyarakat miskin kepada kredit formal sehingga dalam jangka panjang tingkat bunga lembaga keuangan mikro akan tertekan. Model inilah yang harus diadopsi agar kepentingan masyarakat kecil tidak dirugikan.

STRATEGI REALISASI KEKUATAN EKONOMI MIKRO DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Sesuai Kerangka Acuan Pemerintah Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan dan Capaian Indikator IDB, bahwa kerangka acuan tersebut mengacu 3 cluster yaitu :

1. Program Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
2. Program Pengembangan Hak Masyarakat atas Kebutuhan Dasar
3. Program Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan melihat realitas permasalahan yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui proses pemberdayaan ekonomi mikro sebagai pilar pembangunan, maka strategi-strategi yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama yang mutalisme antara pemerintah, swasta serta elemen masyarakat menengah (LSM, Akademisi,Wartawan, Profesional dll) untuk bisa mendorong ekonomi mikro untuk bisa menjadi salah satu tembok dalam menghindari kemiskinan. Strategi itu bisa dilakukan apabila ketiga elemen tersebut memiliki kesamaan visi dan misi dalam pembangunan, misalnya dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi mikro.
2. Pemerintah harus bisa menciptakan regulasi yang pro terhadap ekonomi mikro, misalnya dalam era otonomi daerah ini pemerintah daerah yang sangat mengedepankan peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut harus bisa mendorong kekuatan ekonomi lokal, bukan malah sebaliknya mendorong ekonomi sebagian kelompok orang saja yang nota benenya dari kalangan ekonomi besar. Oleh karena itu jangan ada peraturan daerah yang mendorong resistensi masyarakat terhadap pemerintah daerah seperti penggusuran pedagang kaki lima tanpa memberikan solusi,yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, hal-hal tersebut harus di hindari oleh pemerintah daerah apabila ingin menciptakan kekuatan ekonomi mikro sebagai pilar untuk upaya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah.
3. Pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat yang diwakili oleh LSM harus bisa membuat lembaga-lembaga keuangan mikro yang kuat serta mengedepankan distribusi keadilan dalam prosesnya. Hal tersebut supaya usaha mikro bisa terhindar dari rentenir yang nota benenya akan mengeksploitasi usaha mikro dengan bunga yang tinggi.
4. Lembaga keuangan mikro harus bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan yang informal dengan mengedepankan pelayanan yang pro terhadap usaha mikro, sehingga usaha mikro akan tertarik serta nyaman dalam melakukan pinjamannya, hal yang terpenting dan merupakan indikator pelayanan adalah proses pelayanan yang tidak berbelit-belit.
5. Dan yang terakhir adalah bagaiman ketiga elemen tersebut mempunyai komitmen dalam bekerjasama untuk bisa merealisasikan visi dan misi dalam melenyapkan kemiskinan di Indonesia.

Kontribusi Artikel : Delly Maulana, publisher 

LOCAL BUSINES DEVELOPMENT (LBD) PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA - RIAU

Local Busines Development (LBD) merupakan wujud komitmen PT.Chevron Pacific Indoensia (CPI) untuk membina dan meningkatkan kemapuan bisnis perusahaan kecil dan koperasi tempatan melalui program kemitraan berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan. Caranya dengan memberikan kebijakan khusus bagi perusahaan kecil dan koperasi tempatan untuk dapat menjadi rekan bisnis dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi operasi CPI di Povinsi Riau., kebijakan khusus ini meliputi :

• Penyederhanaan persyaratan administrasi untuk menjadi rekan bisnis
• Pemberian pelatihan dan bimbingan teknis dalam proses tender/kontrak
• Jangka waktu penerimaan pembayaran yang lebih singkat
• Kemudahan akses informasi peluang bisnis
• Fasilitasi membangun jaringan kerjasama dengan lembaga keuangan

Berbagai kemudahan, bimbingan dan kesempatan yang diberikan melalui LBD telah melahirkan banyak pebisnis tempatan baru. Diharapkan setelah melalui proses bekerja sambil belajar dalam kurun waktu tertentu, perusahaan kecil dan koperasi tempatan binaan LBD dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Tumbuhnya pengusaha tempatan yang mandiri, selain mendorong laju pertumbuhan ekonomi juga akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

LBD memiliki Visi “MENJADIKAN PERUSAHAAN KECIL DAN KOPERASI TEMPATAN SEBAGAI REKANAN YANG HANDAL, PROFESIONAL, DAN MAMPU BERSAING DENGAN PERUSAHAAN LAIN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN CPI DAN SEKTOR USAHA LAINNYA DI PROVINSI RIAU”. Untuk menciptakan visi tersebut, CPI membentuk tim khusus yang menangani program LBD secara intensif sejak dilincurkannya. Hingga akhir 2008, tercatat lebih dari 600 perusahaan kecil dan koperasi tempatan di daerah operasi CPI di Rumbai, Minas, Petapahan, Libo, Duri, Dumai dan Pekanbaru telah mengikuti Lokakarya LBD.

Transaksi bisnis sebanyak 1.500 paket proyek telah dilakukan melalui program LBD pada kurun waktu 2001-2008 dan mencapai angka akumulatif Rp.237 miliar, serta melibatkan lebih dari 15.500 tenaga kerja tempatan. Nilai transaksi bisnis LBD dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan dari Rp.13,2 miliar tahun 2001 menjadi 82,7 miliar di tahun 2008. Program LBD juga dilaksanakan secara bertahap di daerah Chevron di Kalimantan, Garut dan Gunung Salak sejak Tahun 2006.

Atas keberhasilan Program LBD di CPI, Chevron mendapatkan penghargaan Padma (Pandu Daya Masyarakat), yaitu penghargaan yang diberikan oleh Kementrian ESDM sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di sector ESDM. Selain itu pemberian penghargaan ini juga bertujuan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pemangku kepentingan (steakholder) sector ESDM dalam mengelola energy dan mineral agar senantiasa member manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.